Polemik Pendidikan, Bangun Dialog yang Baik Gunakan Teknologi Digital

 

Agung Wirapramana (Gung Pram) selaku pemerhati ekosistem digital 

OPINI GATRA ● BALI | Polemik tentang permasalahan SMAN / SMKN Bali mandara sampai lapisan masyarakat bawah dan di warung-warung kopi pinggir jalan. Opini yang ditenggarai bermuatan politis atau bukan menjadi buah bibir di masyarakat saat ini.

Menemui narasumber Agung Wirapramana (Gung Pram) selaku pemerhati ekosistem digital di kantor Garda Media, mengatakan bahwa permasalahan ini harus segera disikapi untuk menghindari bias terhadap ekosistem Pendidikan di Bali menimbang bahwa sudah menjelang tahun ajaran baru.

"Permasalahan yang harus segera disikapi, bukan sebagai masalah yang dibuat berlarut dan mengabaikan kepentingan dan visi pendidikan itu sendiri, " sebutnya, Minggu (29/05/2022).

Ia juga menjelaskan dan meyakini bahwa SMAN Bali Mandara itu pasti memiliki sejarah yang membuatnya istimewa dan bisa bertumbuh sampai saat ini. Permasalahan yang timbul terkait kebijakan sebagai hasil pemyempurnaan kebijakan sebelumnya, sebaiknya dilihat dari persepsi visi dan tujuan, lupakan sejenak persepsi dan perspective negative.

"Cobalah diskusikan dan bertimbang untuk solusi dari pada membangun persepsi untuk persepsi lain. Banyak media massa bahkan podcast bisa digunakan, semua perangkat digital bisa digunakan saat ini, "imbuhnya menekankan.

Ia lebih memperhatikan potensi biasnya dalam ekosistem sosial dalam hal ini. Ini seolah ada sesuatu yang belum beres dan memerlukan penjelasan dari para stakeholder yang berwenang. Tentu dalam kapasitas rakyat dikatakannya hanya sebatas kritik, memberi masukan dan bertanya karena tidak dalam kapasitas sebagai pengambil kebijakan ataupun lainnya.

"Jadi perspective yang adapun hanya pada sebatas pengetahuan yang diketahui, tidak terlalu mendalam dan lepas dari persoalan 'koq bisa', " sambungnya.

Menyikapi polemik yang ada, Gung Pram memandang perlu adanya keterbukaan antar stakeholder terkait, jadi bukan disuarakan oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung untuk memperoleh solusi dan penjelasan agar tidak bias ke masyarakat.

"Sebaiknya para pihak duduk bersama dan menjelaskan mengapa masalah ini terjadi dan apa yang menjadi pertimbangan dalam perubahan kebijakan nya, "tambahnya.

Ia khawatir mungkin saja hal ini bukan hanya perihal siswa miskin sebagai issue sentralnya, pemerintah tentu mempertimbangkan perihal tersebut. Sekaligus sebagai pengingat bahwa ternyata siswa miskin masih banyak dan tersebar di seluruh Bali, jadi mungkin saja SMA Mandara adalah yang terdampak oleh kebijakan tersebut dan menimbulkan pertanyaan mengapa terjadi perubahan kebijakan dan mengapa sebelumnya kebijakan tersebut berbeda.

"Ini yang harus diklarifikasi terlebih dahulu antar stakeholder untuk menghindari bias dalam pemahaman kebijakan di sisi masyarakat"

"Bangun solusi sederhana sajalah, jangan membangun opini ataupun membangun perspective untuk persepsi yang berbeda, ingatlah bahwa pendidikan dibangun untuk mencari solusi, jadi sebaiknya semuanya dikembalikan pada visi antar stakeholder sebagai sebuah kesepakatan, untuk selanjutnya disampaikan ke masyarakat, berbesar hatilah untuk Bali yang lebih baik, " Pungkasnya. (Ray)