NYEPI SIPENG BATAL, REMBUK BERSAMA SEBELUM WACANA ITU PENTING

Kantha Adnyana ( Ketua Yayasan Jaringan Hindu Nusantara)

OPINI GATRA | BALI | Perseteruan pro dan kontra antara netizen mengenai Nyepi Sipeng 3 hari, yang akan digelar pada tanggal 18-20 April 2020 sudah diputus Rabu (08/04) dan dari hasil Paruman PHDI ( Parisadha Hindu Dharma Indonesia ) Provinsi Bali, seluruh MDA ( Majelis Desa Adat) Bali, Para Walaka dan sejumlah Sulinggih di kantor PHDI Provinsi Bali Memutuskan bahwa rencana tersebut di batalkan, dan ini menjawab sudah perseteruan unik yang terjadi saat wacana itu bergulir.
Dalam Paruman tersebut juga menyarankan agar para Sulinggih berdoa ( Nyurya Suwana ) dengan melontarkan mantra-mantra yang mampu menetralisir wabah penyakit, seperti COVID-19 ini.

Dalam percakapan Messenger ( Pesan Facebook ) bersama seorang yang sangat getol memperjuangkan Bali dan Hindu, Kantha Adnyana mengungkapkan bahwa beliau setuju dengan apa yang diperjuangkan untuk keselamatan, kepentingan dan kebaikan bersama ini.
"Pak setuju saja dengan Nyepi sipeng ini yang penting untuk kepentingan bersama," jawab beliau saat dikonfirmasi.

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet yamg merupakan Bendesa Agung Provinsi Bali mengatakan yang santer di medsos itu adalah baru sebuah wacana.

Beliau yang juga Ketua Yayasan Jaringan Hindu Nusantara juga berpesan keputusan yang sudah diambil ini yaitu batal melakukan Nyepi Sipeng agar masyarakat Bali bisa menjaga dirinya dengan baik, semua keputusan pasti memiliki positif dan negatifnya.
"Akan tetapi sebelum berwacana di media ada baiknya barang didiskusikan terlebih dahulu dengan semua pihak dan aturan yang ada diatasnya, yang ditimbulkan dari kejadian ini akan menjadi sebuah pertanyaan, bila Nyepi Sipeng dibatalkan kita seolah bermain-main dengan sebuah pandangan yang dipercaya masyarakat akan kesakralan Nyepi tersebut, " jelasnya.

Dalam pesan messengernya beliau juga menjelaskan bahwa saat telah keluarnya pergub ( peraturan Gubernur ) tentang Desa adat bahwa ada kewenangan dalam adat itu untuk mengatur masyarakatnya, akan tetapi jangan berbenturan dengan aturan yang diatasnya," Jadi Pemda ( baca : pemerintah daerah Bali ) berpatokan pada pergub yang dibuatnya, karena adat itu bemper utama di masyarakat Adat Bali, dan sebaiknya tidak tumpang tindih dengan aturan diatasnya," tutupnya.

Disisi lain komentar-komentar netizen yang pedas dan menyengat kadang mendukung wacana itu walau dengan syarat-syarat, membuat kondisi wacana yang didengungkan di TV lokal itu menjadi ramai, dan belum lagi tokoh DPD Bali ikut bersuara menolak tentang wacana tersebut dan bisa menjadi masalah hukum baru tulisnya dalam akun facebooknya.

Serawah Kedas "Hanya mengambil egois sendiri tanpa memikirkan dampak orang banyak,,,ya klo semua rakyat ekonomi atas tdak masalah bsa simpan bahan makan untk 3 hari,gmna yg kuli2 sperti kami yg pendapatanx harian gmna??? apa kompensasi buat mereka dan bahasax lebih pkek judul lock down aja jgn pkek kata hari raya nyepi sdh menyimpang jauh bagi saya,krna setahu saya nyepi itu datangx dan kami rayakan setahun sekali...., " komentar netizen di page ( halaman ) suara klungkung.

Tetapi ada juga yang mrndukung, Ismaya Jati "Kalo lockdwn jgn 3 hari ,minimal 3 Minggu ,meski berat dan susah,tapi saya rasa itu adlh jln yg paling epektif, Gak brani lockdwn situasi jlas takn membaik,"tulisnya di sana.

Wakapolda Brigjen Wayan Sunartha menjelaskan juga dalam paruman tersebut bila dalam membuat aturan jangan sampai berdampak pada ketertiban sosial, "Bukan kita melarang, tapi perlu ada tahapan, perlu ada sosialisasi, agar masyarakat kita bisa memahami dengan baik, biar tidak ujug-ujug pemerintah yang disalahkan karena aturan yang dibuat," katanya.(Ray)